Berhari-hari dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR, rencana kenaikan harga BBM pun menemui jalan buntu alias deadlock.
Kini harapan satu-satunya bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM adalah dalam rapat paripurna DPR RI yang akan digelar 29 Maret, besok.
PDI Perjuangan yang sejak awal menentang kenaikan harga BBM tampaknya sangat berharap banyak pada paripurna DPR. "Pasti voting," kata Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto kemarin.
Jika kenaikan harga BBM dilanjutkan ke paripurna DPR, Bambang menganalisa kemungkinan perubahan peta politik terhadap penolakan harga BBM akan berubah. Bisa saja partai politik yang awalnya mendukung kenaikan harga BBM dalam koalisi berbalik arah menolak ketika dibawa ke paripurna.
Wakil Ketua Umum Demokrat Max Sopacua tidak khawatir kenaikan harga BBM divoting di paripurna besok. Agar suara Demokrat tidak berkurang dalam voting nanti maka seluruh anggota DPR dari Demokrat dilarang meninggalkan Jakarta hingga 30 Maret mendatang.
Mencermati hal tersebut, Pengamat Politik M Qodari berpandangan peta politik dalam koalisi pendukung pemerintahan akan diuji di paripurna besok.
"Saya kira PDIP, Gerindra dan Hanura yang awalnya menolak tetap akan menolak," kata dia.
Sebaliknya Anggota Koalisi yakni Demokrat, PAN, dan PKB akan solid mendukung kenaikan harga BBM.
"Yang belum jelas sikapnya adalah PKS, Golkar dan PPP," kata dia.
Kendati, menurut Qodari kecenderungan PKS akan bergabung dengan pihak yang menolak harga BBM naik dan sebaliknya Golkar dan PPP gabung yang setuju.
"Kalau ini yang terjadi, kubu menolak akan kalah karen gabungan kursi PDIP, Gerindra, Hanura dan PKS "outnumbered" ujar Qodari.
Kecuali, kata Qodari, ada kejutan dari Golkar dan PPP. "Inilah 2 parpol yang akan jadi penentu!" ujarnya.
Dengan kata lain jika Golkar atau PPP berada satu barisan menolak kenaikan harga BBM dalam votingdi paripurna maka harga BBM tidak jadi naik.
0 komentar:
Posting Komentar